Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD kota Balikpapan, Dapil Balteng Ardiansyah mengatakan, beberapa kali ia mendapat laporan dari warga dan ketua LPM setempat untuk bisa memperjuangkan Puskib sebagai lokasi sekolah.
Sebenarnya dari tahun lalu DPRD Provinsi sudah mencanangkan seperti itu, akan tetapi terkandala dengan lahan Puskib yang memiliki kerjasama antara pihak provinsi dengan pengembangnya mungkin sekitar 15-20 tahun.
“Sehingga tidak mungkin Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyerahkan ke Balikpapan, karena ada perjanjian artinya ada legal standingnya,” ucap Ardiansyah saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (21/6).
Dikatakannya, mengingat lahan Puskib sendiri sudah 11 tahun terbengkalai, tentu itu menjadi peluang Pemprov. Artinya ada one prestasi disitu, sehingga kalau bisa memungkinkan perjanjian itu bisa digugurkan. Ketika perjanjian itu sudah selesai antara Pemprov dengan pengembang, ia meminta untuk bisa diberikan ke Balikpapan.
“Kami pengen itu bisa dijadikan sekolah terpadu, karena Balteng sangat terkendala dengan zonasi lantaran jarak sekolahnya jauh,” akunya.
Dirinya menambahkan, tentu ini menjadi PR buat pemerintah, ketika itu memang bisa diselesaikan artinya Pemprov memberi pasti akan dibangunkan sekolah. Menurutnya sampai hari ini (22/6) Balikpapan belum selesai dengan masalah pendidikan, karena setiap tahun selalu bermasalah dengan pendidikan.
Jadi bagaimana mau membangun yang lain, untuk pendidikan saja belum selesai. Jadi tidak ada tawar-menawar, pemerintah harus membangun sekolah baru, khususnya Balteng yang tidak memiliki sekolah.
“Bahkan warga Mekar Sari, tempat saya tinggal juga mengeluh dengan PPDB ini,” paparnya.
Ia bersama teman-teman DPRD Dapil Balteng akan berjuang untuk membantu perjuangkan aspirasi masyarakat.
